RealEstat.id (Depok) – Pemerintah terus mendorong percepatan penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui pembangunan rumah susun (Rusun) di kawasan perkotaan.
Salah satu langkah konkret dilakukan melalui peninjauan lahan milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan rumah susun (Rusun) di Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu (7/3/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait; didampingi Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah; Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital, Arief Tri Hardiyanto.
Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan lahan sekaligus mempercepat realisasi pembangunan hunian vertikal sebagai solusi atas keterbatasan lahan dan tingginya kebutuhan perumahan di kawasan perkotaan yang padat penduduk seperti Depok.
Baca Juga: 1.208 Unit Rusun Subsidi Akan Dibangun untuk MBR di Kota Bandung, Ini 3 Syarat Mendapatkannya!
Berdasarkan data yang disampaikan, lahan yang ditinjau memiliki luas total sekitar 45,06 hektare. Rinciannya terdiri dari lahan milik Komdigi seluas 30,086 hektare, dengan sekitar 24,707 hektare masih berupa lahan kosong, serta lahan milik Radio Republik Indonesia (RRI) seluas 14,97 hektare, di mana sekitar 9,62 hektare di antaranya masih belum terbangun.
Namun demikian, sebagian area tersebut saat ini masih ditempati masyarakat. Tercatat sekitar 218 kepala keluarga (KK) mengokupasi lahan tersebut secara ilegal tanpa dasar hukum.
Selain memiliki luasan yang cukup besar, kawasan tersebut juga dinilai strategis dari sisi aksesibilitas. Lokasinya berada sekitar 2,8 kilometer dari Stasiun Depok Lama dan sekitar 5 kilometer dari Terminal Depok Margonda.
Kawasan ini juga didukung berbagai fasilitas publik seperti pasar, pusat kesehatan, tempat ibadah, serta fasilitas pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.
Baca Juga: Pembangunan Rusun Subsidi Meikarta Dimulai, Targetkan 141 Ribu Unit Hunian Vertikal
Menteri PKP, Maruarar Sirait menyatakan bahwa pembangunan rumah susun di kawasan ini berpotensi menjadi salah satu solusi strategis untuk menekan angka backlog perumahan di Kota Depok yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan terbatasnya ketersediaan lahan.
Untuk mendukung akses masyarakat terhadap hunian tersebut, pemerintah juga menyiapkan berbagai skema pembiayaan yang terjangkau.
Salah satunya melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memiliki rumah.
Melalui skema ini, masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dengan tenor hingga 30 tahun, uang muka sekitar 1 persen, serta cicilan yang relatif terjangkau.
Baca Juga: Rusun Subsidi Jadi Prioritas 2026, Menteri PKP Tinjau Lokasi di Kemayoran
Pemerintah juga berencana memberikan dukungan berupa tarif sosial untuk layanan dasar seperti listrik dan air guna memastikan biaya hunian tetap ringan bagi masyarakat.
Dengan UMP Depok sekitar Rp5 juta, Pemerintah menyiapkan skema pembiayaan Rusun yang memudahkan masyarakat, dengan tenor hingga 30 tahun, uang muka sekitar 1%, serta cicilan sekitar Rp1,5 juta per bulan.
“Selain itu, masyarakat juga akan mendapatkan dukungan tarif sosial untuk layanan listrik dan air agar biaya hunian tetap terjangkau,” ujar Maruarar Sirait.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengungkapkan bahwa kebutuhan hunian di Kota Depok masih sangat tinggi. Saat ini diperkirakan sekitar 170 ribu warga Depok masih belum memiliki rumah.
“Pemerintah Kota Depok, lanjutnya, siap memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan rumah susun tersebut,” ungkapnya.
Baca Juga: Solusi Baru Polemik PPPSRS Dalam Pengelolaan Rumah Susun
Dukungan tersebut, imbuh Chandra, mencakup percepatan proses perizinan, koordinasi lintas instansi, hingga berbagai fasilitasi lain agar proyek dapat segera direalisasikan.
Di sisi lain, Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital, Arief Tri Hardiyanto berharap lahan milik negara tersebut dapat segera dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat luas.
Ia juga menargetkan proses pembangunan rumah susun dapat segera dimulai dalam waktu dekat. Pembangunan rusun di kawasan ini diharapkan menjadi contoh kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam memanfaatkan aset negara untuk penyediaan perumahan rakyat.
“Dengan semangat gotong royong, pemanfaatan lahan negara tersebut diharapkan mampu mendukung percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” pungkasnya.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
